Selasa, 06 Maret 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011


Kini kembali Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang mengejutkan ketentuan Pasal 65 ayat (7) dan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf b dianggap bertentangan dengan Undang Undang 1945. Apa pasal ? Menurut Mahkamah Konstitusi kedua pasal tersebut bersifat diskriminatif, karena bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa yang melakukan pekerjaan yang sama  bagi perusahaan pemberi kerja kadang-kadang atau banyak sekali syarat-syarat dan kondisi kerja tidak sama dengan syarat dan kondisi kerja di perusahaan pemberi kerja tersebut.
Untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tanggal 20 Januari 2012  yang intinya sebagai berikut :
a.             Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya tidak memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya harus didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT).
b.            Apabila dalam perjanjian  kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hal-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).(Sabeni Endik,SH)

Putusan MK Tentang PHK


Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011 telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.
Apa artinya? Artinya ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Frase “belum ditetapkan” dalam ketentuan tersebut diartikan bahwa sebelum adanya putusan pengadilan yang bersipat tetap atau final, hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha belum putus atau belum berakhir. Yang menjadi masalah, apakah Putusan MK tersebut berlaku untuk semua kasus PHK ? Misalnya kasus PHK atas dasar kesalahan berat dan mengundurkan diri yang tidak memerlukan penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tetapi dengan alasan tertentu yang kadang-kadang dibuat-buat, seperti adanya unsur tekanan dan PHK tidak syah  kemudian dipermasalahkan kembali dan diajukan gugatan pada PHI.
Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku atas kasus-kasus tersebut akan berdampak amat luas dalam kasus PHK. Misalnya sesorang pekerja/buruh mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri, kemudian mengajukan gugatan dan sudah tentu setelah melalui mediasi/konsiliasi, apakah hubungan kerjanya timbul kembali. Artinya dia bekerja lagi dan pengusaha membayar upah. Kalau ditafsirkan seperti itu akan jadi runyam dan tak ada kepastian hukum.
Penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya berkaitan dengan ketentuan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Artinya PHK yang harus melalui proses perundingan terlebih dahulu, yaitu perundingan bipartit kemudian melalui mediasi/konsiliasi dan bukan PHK yang tidak diharuskan melalui prosedur bipartit. Demikian.

(Sabeni Endisk, SH)